Tindak Lanjuti Kasus Keracunan MBG, Karina Soerbakti: Ini Wake-Up Call untuk Semua Pihak

oleh -56 Dilihat
oleh

Bogor – Menyusul kasus keracunan massal yang terjadi akibat konsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bosowa Bina Insani, Tanah Sareal, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam sidak tersebut, Komisi IV menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor. Mereka meninjau langsung proses pengolahan makanan dan menemukan sejumlah catatan serius, seperti kebersihan ruangan yang kurang terjaga, lalat di sekitar makanan, serta penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar.

Namun, sorotan utama justru datang dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karina Soerbakti, yang menyatakan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan keras atau wake-up call bagi seluruh pihak.

“Kita mendukung program Pemerintah Pusat. Tapi ini menjadi wake-up call bagi kita semua, seluruh stakeholder, agar SOP ke depan diawasi lebih ketat. Ini demi warga Bogor yang kita cintai dan banggakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Karina saat ditemui usai sidak.

Karina juga menekankan bahwa tujuan pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menciptakan perbaikan berkelanjutan. Ia mendorong keterlibatan aktif semua pihak, termasuk yayasan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, seluruh pelaksana SPPG, dan BPOM, agar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat lebih aman dan higienis.

“Ini bukan soal menyalahkan siapa pun, tapi bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik. Kami di DPRD akan terus mengawasi dan memastikan program ini berjalan dengan lebih baik, lebih sehat, dan lebih bersih ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, DPRD Kota Bogor masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan yang direncanakan keluar pada Minggu, 11 Mei 2025. Hasil tersebut akan menjadi dasar untuk rapat terpadu antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor dalam menentukan langkah lanjutan.

Kasus ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kota Bogor untuk memperkuat fungsi pengawasan dan menjamin bahwa setiap program yang ditujukan bagi masyarakat benar-benar aman dan bermanfaat.

Cahyo

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *